Tugas dan Wewenang Lembaga Negara Indonesia Beserta Dasar Hukumnya

By | September 29, 2021

Lembaga negara adalah suatu institusi yang dimiliki negara untuk menjalankan fungsi-fungsi negara. Lembaga negara di Indonesia adalah lembaga-lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UUD 1945, UU, dan peraturan resmi negara Indonesia. Tugas dan wewenang lembaga negara Indonesia dalam menjalankan fungsinya berdasakan suatu dasar hukum yang berlaku di Indonesia.

Dibentuknya lembaga-lembaga negara merupakan bentuk dari pembagian kekuasaan. Hal ini dikarenakan untuk menghindari praktik ketatanegaraan oleh satu orang saja (sistem pemerintahan absolut/otoriter). Mekanisme pembagian kekuasaan di Indonesia diatur sepenuhnya di dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Lembaga negara Indonesia yang ada merupakan bentuk dari pembagian kekuasaan. Ada sejumlah lembaga negara Indonesia yang memiliki tugas dan peran dalam menjalankan kepemerintahan. Berdasarkan dari halaman resmi dpr.go.id, beberapa lembaga negara di Indonesia meliputi :

  • Presiden Republik Indonesia
  • Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
  • Dewan Perwakilan Daerah (DPR)/Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
  • Mahkamah Konstitusi (MK)
  • Mahkamah Agung (MA)
  • Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
  • dan beberapa komisi

Sejumlah komisi lembaga negara Indoneisia meliputi Komisi Pemberantasan korupsi (KPK), Yudisial (KY), Pemilihan umum (KPU), Pengawasan persaingan usaha (KPPU), Hak asasi manusia (KOMNAS HAM), dan Ombudsman.

Beberapa tugas dan wewenang beberapa lembaga negara Indonesia diberikan seperti daftar berikut.

Presiden:

  • Memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD
  • Memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara
  • Mengajukan Rancangan Undang-Undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Dewan Perwakilan Daerah (DPD):

  • Mengajukan dan turut serta membahas rancangan undang-undang yang berhubungan dengan daerah
  • Melakukan pengawasan terhadap undang-undang yang berhubungan dengan daerah
  • Melaporkan hasil pengawasan kepada DPR
  • Memberi pertimbangan kepasa DPR atas pemilihan BPK
  • Menyusun legislasi nasional

Majelis Permusyartan Rakyat (MPR):

  • Mengubah dan menetapkan UUD
  • Melantik presiden dan wakil presiden sesuai hasil pemilu
  • Melantik wakil presiden menjadi presiden apabila presiden berhenti karena suatu sebab
  • Memilih presiden dari 2 calon yg diajukan apabila terjadi kekosongan presiden
  • Menetapkan peraturan serta kode etik MPR

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR):

  • Membentuk undang-undang
  • Menerima dan membahas rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD
  • Menetapkan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) bersama presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD
  • Memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbanagn DPD
  • Menerima hasil pemeriksaaan keuangan dari BPK

Mahkamah Agung (MA):

  • Mengadili tingkat kasasi
  • Menguji peraturan undang-undang di bawah undang-undang
  • Memutus pemberhentian kepala daerah yang diajukan DPRD
  • Menyelenggarakan persidangan peninjauan kembali
  • Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Mahkamah Konstitusi (MK):

  • Menguji undang-undang terhadap UUD 1945
  • Memutus sengkata kewenangan lembaga negara
  • Memutus pembubaran partai politik
  • Memutus perselisihan hasil pemilihan umum

Komisi Yudisial (KY):

  • Mengusulkan pengangkatan hakim agung
  • Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim

Lembaga negara Indonesia tersebut memiliki peran dalam menjalankan fungsinya sesuai pembagian kekuasaan yang meliputi fungsi legislatif, eksekutif, konstitutif, yudikatif, eksaminatif, dan moneter. Peran lembaga negara Indonesia sesuai pembagian kekuasaan adalah seperti berikut.

  • Konstitutif: kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar
    Lembaga yang menjalanjankan: Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
    Dasar hukum: UUD 1945 Pasal 3 ayat (1)
    Bunyi dasar hukum: “Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.”
  • Eksekutif: kekuasaan untuk menjalankan undangundang dan penyelenggraan pemerintahan negara.
    Lembaga negara yang menjalankan: Presiden
    Dasar hukum: UUD 1945 pasal 4 ayat (1)
    Bunyi dasar hukum: “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.”
  • Legislatif: kekuasaan untuk membentuk undang-undang.
    Lembaga negara yang menjalankan: Dewan Perwakilan Rakyat
    Dasar hukum: UUD 1945 pasal 20 ayat (1)
    Bunyi dasar hukum: “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.”
  • Yudikatif: disebut juga dengan kekuasaan kehakiman yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
    Lembaga negara yang menjalankan: Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK)
    Dasar hukum: UUD 1945 pasal 24 ayat (2)
    Bunyi dasar hukum: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”
  • Eksaminatif/inspektif: kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara.
    Lembaga negara yang menjalankan:Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
    Dasar hukum: UUD 1945 Pasal 23 E ayat (1)
    Bunyi dasar hukum: “Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.”
  • Kekuasaan moneter: kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah.
    Lembaga yang menjalankan: bank sentral (Bank Indonesia)
    Dasar hukum: UUD 1945 pasal 23D
    Bunyi dasar hukum: “Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan indepedensinya diatur dalam undang- undang.”

Beberapa tugas dan wewenang dari lembaga negara Indonesia terdapat seperti ringkasan pada tabel berikut.

Wewenang Lembaga Negara Indonesia
Tugas dan Wewenang Lembaga Negara Indonesia

Demikian tadi ulasan tugas dan wewenang lembaga negara Indonesia besera dasar hukumnya. Terimakasih sudah mengunjungi idschool(dot)net, semoga bermanfaat!

Baca Juga: Asas Kewarganegaraan Indonesia Berdasarkan UU No 12 Tahun 2006

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.