Kondisi Indonesia pada Masa Orde Baru (1966-1998)

By | November 24, 2021

Masa orde baru merupakan konstitusi terlama yang pernah berlaku di Indonesia sejak proklamasi kemerderkaan Indonesia. Pemerintahan orde baru merupakan sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto yang berlangsung dari tahun 1966 sampai tahun 1998. Lahirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) 1966.

Indonesia mengalami pembangunan nasional yang berkembang dengan pesat pada masa pemerintahan orde baru. Namun masa orde baru juga banyak memiliki banyak masalah dan kekurangan. Beberapa kekurangan pada sistem pemerintahan orde baru meliputi korupsi/kolusi/nepotisme yang merjalela, pembangunan tidak merata, pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) kepada masyarakat non pribumi, dan beberapa masalah lain. Selama masa orde baru mengalami pergantian wakil presiden sebanyak 6 kali dengan presiden yang sama.

Presiden Indonesia pada Masa Orde Baru
Wakil Presiden Indonesia pada Masa Orde Baru

Bagaimana awal mula pemerintahan masa orde baru di Indonesia berlangsung? Apa saja kebijakan pemerintah pada waktu itu? Bagaimana kondisi masyarakat pada masa orde baru? Sobat idschool dapat mencari tahu jawabannya melalui ulasan di bawah.

Baca Juga: Masa-Masa Menuju Kemerdekaan Indonesia 1945

Awal Mula Pemerintahan Orde Baru

Sejarah akan mulai memasuki pemerintahan orde baru diawali dengan demonstrasi menuntut tiga tuntutan rakyat yang dikenal dengan singkatan Tritura. Demonstrasi tersebut dilakukan oleh pelajar, mahasiswa dan masyarakat umum pada tanggal 12 Januari 1966. Isi Tritura meliputi bubarkan PKI, bersihkan kabinet Dwikora dari unsur gerakan 30 September, dan turunkan harga.

Sedangkan yang menjadi tonggak lahirnya masa orde baru adalah dikeluarkannya Supersemar. Isi Supersemar adalah pemberian mandat kepada Letnan Jendral Soeharto untuk memulihkan keadaan dan kewibawaan pemerintah.

Indonesia menghadapi masalah situasi politik yang tidak stabil dan ekonomi yang memburuk di awal tahun 1966. Situasi politik pada waktu itu masih diwarnai dengan isu Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai dalang persitiwa Gerakan 30 September. Sedangkan pada bidang ekonomi, kebutuhan harga-harga bahan pokok mengalami kenaikan.

Tiga tuntutan rakyat yang termuat dalam Tritura tidak berhasil dipenuhi. Salah satunya adalah pembubaran PKI. Hal ini terlihat dari perubahan kabinet yang dilakukan Presiden Soekarno dari Kabinet Dwikora menjadi Kabinet 100 Meneter. Beberapa tokoh yang diketahui terlibat dalam peristiwa G 30 S/PKI masih berada dalam kabinet baru.

Akibatnya terjadilah aksi protes mahasiswa, pelajar, dan pemuda dengan cara memenuhi jalan-jalan menuju Istana Merdeka. Aksi tersebut dilakukan berbarengan pelantikan Kabinet 100 Menteri pada tanggal 24 Februari 1966. Pengawal istana (Pasukan Cakrabirawa) menghadang aksi tersebut yang kemudian menyebabkan bentrok antar pasukan. Seorang mahasiswa Universitas Indonesia Arief Rahman Hakim menjadi korban bentrok.

Supersemar dikeluarkan dengan tujuan untuk memulihkan keamanan negara. Selanjutnya pada tanggal 12 Maret 1967, Letjen Soeharto ditetapkan menjabat presiden melalui Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS). Pengukuhan jabatan presiden dikukuhkan sepenuhnya oleh MPRS pada tanggal 27 Maret 1968.

Indonesia memasuki masa kepemimpinan yang baru (Orde Baru) sejak dikukuhkannya Soeharto sebagai Presiden.

Baca Juga: Rangkuman Singkat Peristiwa G 30 S/PKI

Berbagai Kebijakan Pemerintah pada Masa Orde Baru

Presiden Soeharto melaksanakan penataan stabilitas politik setelah resmi mendapat kekuasaan sepenuhnya. Langkah-langkah yang dilakukan untuk penataan stabilitas politik antara lain adalah sebagai berikut.

  • Pemulihan politik luar negeri bebas aktif
  • Menjalin kembali hubungan dengan Malaysia yang terputus pada masa demokrasi terpimpin
  • Kembali menjadi anggota PBB
  • Ikut memprakarsai pembentukan ASEAN

Program pemerintah pada awal masa orde baru lebih banyak tertuju kepada upaya penyelamatan ekonomi nasional. Di mana upaya yang dilakukan memiliki tujuan untuk mengatasi inflasi, penyelamatan keuangan negara, dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat.

Dalam melaksanakan program ekonomi, pemerintah menetapkan kebijakan ekonomi jangka pendek dan jangka panjang.

Program Jangka Pendek

Program ekonomi jangka pendek dilakukan untuk menyelamatkan ekonomi nasional dengan cara stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi. Stabilisasi ekonomi bertujuan mengendalikan inflasi agar harga-harga tidak melonjak secara cepat. Rehabilitasi ekonomi dilakukan dengan perbaikan prasarana-prasarana dan alat-alat produksi yang mengalami kerusakan.

Upaya yang dilakukan ini berhasil menekan inflasi dari 650% (awal tahun 1966) menjadi 120% (tahun 1967) dan 80% (tahun 1968). Kondisi ekonomi Indonesia yang terus membaik pada tahun 1969 membuat pemerintah siap melaksanakan program jangka panjang.

Program Jangka Panjang

Program jangka panjang dilaksakakan melalui rencana pembangunan selama 25 tahun. Pembangunan jangka panjang dilakukan secara periodik setiap lima tahun yang dikenal dengan istilan Pelita (Pembangunan Lima Tahun).

Ringkasan pembangunan lima tahun atau Pelita I sampai Pelita V diberikan seperti tabel berikut.

Kebijakan Pemerintah pada Masa Orde Baru

Pelita V menjadi periode terakhir dari pembangunan jangka panjang tahap pertama. Kemudian pembangunan jangkan panjang dilanjutkan pada tahap kedua yang diawali dengan Pelita VI. Namun rencana pembangunan jangka panjang tahap kedua tidak berjalan dengan baik karena adanya krisis ekonomi pada tahuun 1997. Sehingga, pelita VI tidak dapat dilanjutkan sesuai rencana.

Baca Juga: Kondisi Indonesia pada Masa Demokrasi Parlementer (1950-1959)

Kondisi Politik Indonesia pada Pemerintahan Orde Baru

Belajar dari pengalaman pemerintahan sebelumnya bahwa banyaknya partai  poitik justru menghambat pembangunan. Sehingga, partai-partai politik di masa orde baru disederhanakan melalui penggabungan menjadi tiga kekuatan politik. Penggabungan partai didasarkan pada persamaan program.

Tiga kekuatan politik di masa orde baru meliputi:

  • Partai Persatuan Pembangunan (PPP): gabungan dari NU, Parmusi, PSII, dan Perti
  • Partai Demokrasi Indonesia (PDI): gabungan dari PNI, Partai Katolik, Partai Murba, IPKI, dan Parkindo
  • Golongan Karya (Golkar)

Pemerintah berhasil melaksanakan enam kali pemilihan umum (pemilu) selama masa orde baru. Pelaksanaan pemilu di masa orde baru terjadi pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997.

Golkar selalu memperoleh mayoritas suara dan memenangkan Pemilu dalam setiap pelaksanaannya. Kondisi disebabkan oleh pengerahan kekuatan-kekuatan penyokong Orde Baru untuk mendukung Golkar. Kekuatan-kekuatan penyokong Golkar adalah aparat pemerintah (pegawai negeri sipil) dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI).

Dukungan pegawai negeri sipil dan ABRI membuat Golkar secara lebih mudah mendapatkan suara yang lebih banyak dalam pemilu.

Baca Juga: Kondisi Indonesia pada Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)

Kehidupana Masyarakat pada Masa Orde Baru

Pemerintah pada masa orde baru berhasil mewujudkan stabilitas politik dan menciptakan suasana aman bagi masyarakat. Keberhasilan tersebut terlihat dari penurunan angka kemiskinan, angka kematian bayi, dan peningkatan partisipasi pendidikan dasar.

Program-program untuk perbaikan kesejahteraan rakyat di masa orde baru meliputi beberapa kebijakan berikut.

  • Transmigrasi: perpindahan penduduk dari wilayah padat ke wilayah yang lebih jarang penduduknya
  • Keluarga Berencana (KB): menyeimbangkan kebutuhan dan jumlah penduduk
  • Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat) dan Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu): fasilitas kesehatan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat
  • Instruksi Presiden (Inpres) Pendidikan Dasar untuk membuat sejumlah sekolah dasar
  • Program pemberantasan buta huruf
  • Program wajib belajar
  • Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GNOTA)

Akhir Masa Orde Baru

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak tahun 1997 membuat nilai tukar rupiah terhadap dollar jatuh hingga Rp15.000,00 per dollar. Kondisi ini membuat harga-harga barang kebutuhan meningkat/melambung tinggi. Krisis juga berdampak pada jumlah utang luar negeri yang membesar dan sejumlah (banyak) bank bermasalah. Akibat dari krisis ini membuat pengangguran dan kemiskinan penduduk meningkat tajam.

Di sisi lain, para pejabat pemerintah yang melakukan Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN). Sehingga masyarakat krisis kepercayaan terhadap pemerintah yang mendorong ribuan mahasiswa bersama rakyat melakukan aksi demonstrasi.

Berakhirnya masa pemerintahan orde baru ditandai dengan munculnya gerakan reformasi. Peristiwa menjelang berakhirnya Orde Baru dan lahirnya reformasi ditandai ribuan mahasiswa dari berbagai kampus di Indonesia berkumpul menduduki gedung DPR menuntut Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatan presiden.

Puncak aksi demonstrasi terjadi pada tanggal 19–21 Mei 1998 di depan Gedung DPR/MPR Jakarta. Sampai pada tanggal 21 Mei 1998 di Istana Merdeka, Presiden Soeharto mundur dari jabatannya. Pengunduran Presiden Soeharto tersebut sekaligus mengakhiri masa orde baru di Indonesia.

Kepemerintahan negara kemudian berada di kuasa BJ. Habibie sebagai presiden ke 3 Indonesia. Demikianlah tadi ulasan kondisi Indonesia pada masa orde baru (1966-1998). Terimakasih sudah mengunjungi idschool(dot)net, semoga bermanfaat!

Baca Juga: Awal Mula Penjajahan Jepang di Indonesia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.