Indonesia sejak 1998 memasuki masa reformasi yaitu masa setelah orde baru. Reformasi merupakan suatu gerakan yang menghendaki adanya perubahan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ke arah yang lebih baik secara konstitusional. Indonesia pada masa reformasi telah mengalami beberapa pergantian Presiden.
Presiden pertama Indonesia pada masa reformasi adalah Bacharuddin Jusuf Habibie. Di mana pada masa orde baru, B. J. Habibie menjabat sebagai wakil presiden. Setalah Presiden mengundurkan diri maka secara konstitusi jabatan presiden digantikan oleh wakil presiden. Setalah kepemimpinan B. J. Habibie, presiden Indonesia pada Masa Reformasi adalah Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, Soesilo Bambang Yudhoyono, dan Joko Widodo.
Baca Juga: Kondisi Indonesia pada Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)
Apa yang menyebabkan rakyat Indonesia menghedaki dilaksanakannya reformasi dalam kehidupan bernegara? Bagaimana perkembangan bangsa Indonesia pada masa reformasi? Sobat idschool dapat mencari tahu jawabannya melalui ulasan di bawah.
Table of Contents
- Latar Belakang Gerakan Reformasi
- Lahirnya Gerakan Reformasi yang Makhiri Masa Orde Baru [Awal Masa Reformasi]
- Perkembangan Politik Indonesia pada Masa Reformasi
- Perkembangan Ekonomi Indonesia pada Masa Reformasi
- Kondisi Masyarakat Indonesia pada Masa Reformasi
Latar Belakang Gerakan Reformasi
Pemerintahan orde baru berkuasa atas Indonesia selama 32 tahun. Waktu yang sangat lama untuk suatu periode kepemimpinan. Awalnya, pemerintahan orde baru berhasil memberikan perkembangan yang pesat bagi pembangunan di Indonesia. Namun berjalannya waktu, dampak negatif dari kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan orde baru mulai muncul.
Pembangunan yang dilakukan pada masa orde baru tidak merata. Kondisi ini dapat dilihat dari kemiskinan pada daerah penyumbang terbesar devisa negara seperti Riau, Kalimantan Timur, dan Papua. Kebijakan pemerintah masa orde baru yang terlalu fokus pada pertumbuhan ekonomi malah menjadi pemicu terbentuknya mentalitas dan budaya korupsi di kalangan para pejabat di Indonesia.
Selain itu, pelaksanaan kebijakan politik yang cenderung otoriter dan sentralistik. Pemerintahan pada masa orde baru tidak banyak memberikan ruang demokrasi dan kebebasan rakyat untuk berpartisipasi penuh dalam proses pembangunan.
Dampak-dampak negatif yang dirasakan masyarakat kemudian mendorong rakyat untuk melakukan perubahan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Masyarakat mewujudkan keinginan tersebut melalui sebuag gerakan yang disebut Gerakan Reformasi.
Lahirnya Gerakan Reformasi yang Makhiri Masa Orde Baru [Awal Masa Reformasi]
Gerakan Reformasi diawali dari krisis moneter yang melanda Thailand pada awal Juli 1997. Kemudian, krisis moneter ini mengguncang nilai tukar mata uang negara-negara lain di Asia seperti Malaysia, Filipina, Korea, dan Indonesia. Nilai tukar rupiah pada waktu itu naik dari Rp2.500,00 per dollar menjadi Rp17.000,00 per dollar di bulan Januari 1998.
Kondisi yang terjadi pada waktu itu membuat banyak perusahaan-perusahaan besar bangkrut. Imbasnya terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam jumlah besar.
Dampak lainnya adalah terjadi kenaikan harga barang-barang kebutuhan pokok yang tidak terkendali. Keadaan kemudian diperparah dengan terkuaknya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di kalangan para pejabat pemerintah.
Pada tanggal 12 Mei 1998 terjadi demonstrasi mahasiswa dalam sekala besar yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Tuntutan mahasiswa dalam aksinya menuntut penurunan harga barang-barang pokok, penghapusan monopoli dan kolusi/korupsi/nepotisme (KKN). Aksi mahasiswa juga menuntut Presiden Soeharto agar turun dari jabatannya. Demonstrasi mahasiswa semakin meluas dan mulai menduduki gedung-gedung pemerintah di pusat dan daerah.
Sejak 18 Mei 1998, ribuan mahasiswa mulai menduduki gedung MPR/DPR di Jakarta datang secara bergelombang. Mahasiswa berupaya menemui pimpinan MPR/DPR agar mengambil sikap yang tegas.
Selanjutnya, tanggal 19 Mei 1998 Ketua MPR/DPR pada waktu itu (Harmoko) bersedia menemui rakyat. Secara mengejutkan Harmoko menyampaikan untuk meminta Presiden Soeharto turun dari jabatannya. Selanjutnya, Presiden Soeharto menyatakan mengundurkan diri sebagai presiden pada tanggal 21 Mei 1998. Jabatan Presiden Indonesia kemudian diserahkan kepada jabatan wakil presiden yaitu B. J. Habibie.
Pengunduran diri Presiden Soeharto menjadi awal bagi Indonesia masuk Masa Reformasi.
Baca Juga: Rangkuman Peristiwa G 30 S/PKI yang Terjadi pada Masa Demokrasi Terpimpin
Perkembangan Politik Indonesia pada Masa Reformasi
Ada beberapa perubahan cukup besar dalam politik Indonesia pada masa reformasi. Beberapa kebijakan pemerintah pada masa reformasi terkait kondisi politik Indonesia meliputi:
- Sidang Istimewa MPR 1998
- Otonomi Daerah
- Pencabutan dan pembatasan partai politik
- Penghapusan Dwi Fungsi Abri
- Penyelenggaraan pemilu yang melibatkan rakyat
Perkembangan Ekonomi Indonesia pada Masa Reformasi
Beberapa kebijakan ekonomi yang ada pada masa reformasi sesuai periode presiden adalah sebagai berikut.
Pemerintahan B. J. Habibie
Di bawah pemerintahan B. J . Habibie, pemerintah berhasil menaikkan nilai rupiah terhadap dollar sampai Rp6.700,00 per dollar pada Juni 1999. Beberapa kebijakan yang dilakukan pada waktu itu meliputi langkah-langkah berikut.
- Menjalin kerja sama dengan International Moneter Fund-IMF (Dana Moneter Internasional) untuk membantu dalam proses pemulihan ekonomi.
- Menerapkan independensi Bank Indonesia agar lebih fokus mengurusi perekonomian.
- Melikuidasi beberapa bank yang bermasalah.
- Menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika hingga di bawah Rp10.000,00.
- Membentuk lembaga pemantau dan penyelesaian masalah utang luar negeri.
Kondisi Ekonomi Indonesia di masa Pemerintahan Abdurrahman Wahid
Pengganti Presiden B. J. Habibie adalah Presiden Abdurrahman Wahid. Kondisi ekonomi Indonesia mulai menunjukkan adanya perbaikan dan kondisi keuangan sudah mulai stabil. Namun, keadaan ekonomi menjadi turun kembali pada April 2001. Kondisi pada waktu itu ditandai dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika melemah hingga mencapai Rp12.000,00.
Melemahnya nilai tukar rupiah memberikan dampak negatif terhadap perekonomian nasional dan menghambat usaha pemulihan ekonomi.
Masa Pemerintahan Megawati
Pada pemerintahan Presiden Megawati, nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika berhasil distabilkan. Selain itu harga-harga barang mulai terkendali, tingkat inflasi rendah, dan cadangan devisa negara stabil.
Namun, pertumbuhan ekonomi pada masa pemerintahan Presiden Megawati masih rendah karena tingginya suku bunga deposito yang membuat inverstor tidak tertarik.
Baca Juga: Kondisi Indonesia pada Masa Demokrasi Parlementer (1950-1959)
Ekonomi Indonesia di Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)
Rata-rata pertumbuhan ekonomi pada masa pemerintahan SBY cukup baik yaitu berkisar pada 5% sampai 6% per tahun. Perekonomian Indonesia pada waktu itu juga bertahan dari pengaruh krisis ekonomi dan finansial yang terjadi di zona Eropa sepanjang tahun 2008 hingga 2009.
Kebijakan ekonomi yang dilakukan pada masa pemerintahan SBY meliputi:
- Mengurangi subsidi bahan bakar minyak
- Pemberian bantuan langsung tunia
- Pengurangan utang luar negeri
Ekonomi Indonesia di Masa Pemerintahan Joko Widodo
Ada 3 paket yang akan dilakukan Presiden Joko Widodo dalam bidang ekonomi. Ketiga paket tersebut meliputi beberapa kebijakan seperti berikut.
- Mendorong daya saing industri nasional melalui deregulasi dan debirokrasi.
- Mempercepat proyek strategis nasional, termasuk penyediaan lahan dan penyederhanaan izin, serta pembangunan infrastruktur.
- Meningkatkan investasi di bidang properti dengan mendorong pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
Kondisi Masyarakat Indonesia pada Masa Reformasi
Masa awal reformasi, kehidupan sosial masyarakat Indonesia menghadapi konflik yang bersifat entis. Kondisi ini disebabkan lemahnya hukum dan ekonomi Indonesia yang tidak kunjung membaik. Namun masalah-masalah tersebut dapat diatasi dan kondisi berangsur-angsur membaik.
Masyarakat pada masa reformasi lebih bebas menyuarakan berbagai aspirasinya. Kondisi ini didukung dengan adanya reformasi di bidang komunikasi. Surat kabar, majalah, dan bentuk media massa laiinya dapat menyalurkan aspirasi dan gagasan secara bebas.
Agenda reformasi di bidang pendidikan terkait kurikulum yang harus ditinjau paling sedikit lima tahun. Pada masa reformasi, pemerintahan telah melakukan beberapa kali perubahan kurikulum. Beberapa kurikulum pendidikan yang pernah digunakan meliputi Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), dan Kurikullum 2013.
Demikianlah tadi ulasan Indonesia pada masa reformasi yang dimulai sejak berakhirnya orde baru. Sampai saat ini, konstitusi Indonesia masih berada pada masa reformasi. Terimakasih sudah mengunjungi idschool(dot)net, semoga bermanfaat!